wali.co.id
  • Home
  • Indonesia
  • Penyerahan Pengelolaan Pasar Tradisional Disoal, Pemkab Tapsel Dinilai Langgar Peraturan Perangkat Daerah
Jumat, 13 Januari 2017 22:27:00

Penyerahan Pengelolaan Pasar Tradisional Disoal, Pemkab Tapsel Dinilai Langgar Peraturan Perangkat Daerah

Google
Ilustrasi.
Wali.co.id - Penyerahan kewenangan pengelolaan pasar tradisional oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kepada PT TSM (BUMD Tapsel) dinilai merupakan wujud pelanggaran terhadap konstitusi terkait adanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 
“Berkenaan dengan pasar tradisional adalah merupakan ruang lingkup dari bidang perdagangan. Yang dalam Pasal 37 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan, dan dipertegas pada ayat (6) yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan itu diwadahi dalam bentuk dinas. Sebab itu, kita melihat urusan pasar tradisional itu merupakan tupoksi dari dinas bukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), karenanya landasan hukum penyerahan pengelolaan pasar tradisional kepada PT TSM patut dipertanyakan,” ujar Aktifis Tapsel Sutan Maruli Ritonga kepada wartawan, Kamis (12/1/2017).
 
Menjawab wartawan, ia mengatakan bahwa adalah kewajiban pemerintah daerah menjalankan peraturan yang dikeluarkan oleh negara, dengan artian sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus memiliki payung hukum yang jelas, dan jika tidak, maka kebijakan itu harus batal demi hukum.
 
“Apalagi ini menyangkut pengelolaan pasar tradisional yang di sana terdapat program pembangunan yang didanai pemerintah pusat dan penerimaan pendapatan asli daerah berupa retribusi pasar, parkir dan retribusi sampah serta lainnya. jangan karena pemilik sahamnya oknum penguasa maka se enaknya saja tupoksi dinas diserobot BUMD walau sekalipun melanggar rambu rambu hukum yang ada,” pungkasnya.
 
Sementara itu, sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang dikonfirmasi wartawan tampaknya awam soal penyerahan kewenangan pengelolaan pasar tradisional itu kepada PT TSM.
 
Haris Yani Tambunan Anggota Fraksi Hanura DPRD Tapsel ketika dikonfirmasi wartwan via handphone meminta wartawan konfirmasi kepada Ketua Komisi B yang membidangi.
 
Ketua Komisi B DPRD Tapsel  Sawal Pane hanya menjawab singkat konfirmasi wartawan. “Kita pelajari lebih lanjut,” jawabnya melalui SMS.
 
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Parulian Nasution ketika dihubungi via handphone, tidak dapat memberikan menjawab konfirmasi wartawan.
 
“Besok kita jawab lisan biar jelas dasar hukumnya dan dasar pemikirannya. Saya dan SKPD serta Humas nanti akan memberi penjelasan lebih rinci. Terima kasih,” ujarnya melalui SMS.
 
Namun, konfirmasi ulang wartawan terkait landasan hukum penyerahan pengelolaan pasar tradisional dari Pemkab Tapsel kepada PT TSM tersebut, tidak memperoleh jawaban hingga berita ini dikirimkan. (Saut Togi Ritonga)
Copyright © 2018 wali.co.id. All Rights Reserved