wali.co.id
  • Home
  • Indonesia
  • Bawaslu Sumatera Utara Bahas Urgensi Badan Peradilan Khusus Pemilu
Jumat, 19 Mei 2017 21:25:00

Bawaslu Sumatera Utara Bahas Urgensi Badan Peradilan Khusus Pemilu

Istimewa
Kiri-kanan: Aulia Andri, Syafrida R Rasahan, Fritz Edward Siregar, Hardi Munte, Mirza Nasution.

Wali.co.id - Undang-undang memberikan kewenangan kepada pengawas pemilihan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan. Keputusan pengawas pemilihan bersifat final mengikat. Sementara, kedudukan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota bersifat sementara (ad hoc).

“Karena kedudukanya ad hoc, hanya diberikan kewenangan selama setahun. Jadi kewenangannya ad hoc juga. Menjadi PR (pekerjaan rumah/tugas) kami lembaga penyelesaian sengketa di tingkat provinsi untuk sengketa tingkat kabupaten dan kota. Sedangkan untuk tingkat provinsi diselesaikan oleh Bawaslu RI,” ujar Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, di Medan, Jumat (19/5/2017).

FGD diselenggarakan Bawaslu Sumatera Utara bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara mengangkat tema Aspek Hukum Sengketa Pilkada dan Urgensi Peradilan Khusus Pemilu. Hadir dalam FGD tersebut, Ketua Bawaslu Sumatera Utara Syafrida R Rasahan, Anggota Bawaslu Sumatera Utara Hardi Munte dan Aulia Andri, Ketua APHTN-HAN Sumatera Utara Mirza Nasution, kalangan akademisi dan praktisi hukum.

Fritz mengatakan, secara teoritis, lembaga yang memiliki kewenangan mengadili tidak dapat berada di koridor yang sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi. Jika kemudian Bawaslu diberikan amanat oleh undang-undang untuk bertransformasi menjadi lembaga yang melaksanakan kewenangan dalam peradilan khusus, maka pengawasan dikembalikan ke masyarakat.

“Jika Bawaslu bertransformasi menjadi lembaga peradilan, maka Bawaslu dipandang telah menemukan strategi pengawasan, yakni mengembalikan fungsi pengawasan kepada masyarakat, partai politik, lembaga lembaga independen pegiat pemilu,” katanya.

Anggota Bawaslu Sumatera Utara Hardi Munte mengatakan, implementasi pengawas pemilihan menjadi “hakim” mnyelesaikan sengketa pemilihan menjadi refleksi perbaikan sistem dan tatacara penyelesaian sengketa. Disampaikanya juga, panwaslih yang berlatar belakang dari berbagai disiplin ilmu harus menjadi hakim yang memutuskan sengketa dalam waktu paling lama 12 hari.

“Ada panwas yang betul-betul, ada juga yang kemudian menjadi kasus yang menonjol, seperti Siantar dan Humbang Hasundutan. Jadi, Sumatera Utara cocok sebagai laboratorium pemilu untuk merumuskan pengaturan dan sistem beracara penyelesaian sengketa,” katanya.

Ketua Bawaslu Sumatera Utara Syafrida R Rasahan mengatakan, FGD dilaksanakan agar mendapatkan masukan dan saran dari berbagai elemen masyarakat, sehingga menjadi pertimbangan bagi Bawaslu RI dalam merumuskan regulasi.

“Bagaimana formulasi yang tepat sesuai dengan amanah undang-undang, menghasilkan keputusan yang tepat. Kami harapkan hasil FGD ini menjadi bahan pertimbangan dalam membuat regulasi,” ujarnya.

Ketua APHTN-HAN Sumatera Utara Mirza Nasution mengatakan, topik dalam diskusi sangat penting untuk memperkuat dan mengokohkan penegakan hukum dan demokrasi. Penting dilakukan peninjauan ulang (review) terhadap sistem dan pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa oleh Pengawas Pemilihan, sehingga menjadi laebih baik. “Apalagi, putusannya final mengikat,” katanya. (Suwardi Sinaga)

Copyright © 2017 wali.co.id. All Rights Reserved