wali.co.id
  • Home
  • Hiburan
  • KPI Tegur Video Klip R Kelly Backyard Party Karena Tampilkan Wanita Berbikini dan Perlihatkan Bokong Wanita Secara Vulgar
Rabu, 23 Maret 2016 15:32:00

KPI Tegur Video Klip R Kelly Backyard Party Karena Tampilkan Wanita Berbikini dan Perlihatkan Bokong Wanita Secara Vulgar

Google
R Kelly.

Wali.co.id - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menegur video klip lagu R Kelly Backyard Party. KPI Pusat melayangkan teguran karena video klip menampilkan beberapa wanita berbikini dan memperlihatkan secara eksplisit (vulgar) bokong seorang wanita.

Surat Teguran Nomor: /K/KPI/03/16 Tanggal 22 Maret 2016 ditujukan kepada seluruh lembaga siaran berlangganan terkait program siaran video klip lagu R Kelly Backyard Partydi Channel [V].

Dijelaskan, berdasarkan hasil pemantauan KPI Pusat, beberapa lembaga penyiaran berlangganan masih menayangkan saluran Channel [V] dengan muatan video klip lagu R Kelly Backyard Party yang menampilkan beberapa wanita mengenakan bikini dan memperlihatkan secara eksplisit/vulgar bokong seorang wanita.

Menurut KPI Pusat, hal tersebut bertentangan dengan aturan dalam Undang­Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012.

Terhadap lembaga penyiaran berlangganan yang menyiarkan saluran Channel [V], KPI Pusat meminta agar tidak lagi menyiarkan muatan­muatan yang menampilkan adegan­adegan tidak pantas yang tidak sesuai dengan nilai­nilai kepatutan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 P3 dan SPS KPI Tahun 2012. Muatan-muatan tersebut bertentangan dengan arah penyiaran yang diatur dalam Pasal 5 UU Penyiaran bahwa penyiaran diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai­nilai agama serta jati diri bangsa.

Di samping itu, UU Penyiaran Pasal 36 Ayat (5) huruf b melarang isi siaran yang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar untuk penyiaran televisi sesuai dengan Pasal 57 huruf d UU Penyiaran.

KPI Pusat akan melakukan pemantauan intensif terhadap saluran Channel [V] yang disiarkan lembaga penyiaran berlangganan. Sanksi sebagaimana diatur dalam Undang­Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran akan dijatuhkan jika pelanggaran kembali terjadi. (W-001)

Copyright © 2017 wali.co.id. All Rights Reserved